Politik Nabi Muhammad SAW

          Selain sebagai pemimpin spiritual, Nabi Muhammad Saw juga merupakan seorang pemimpin politik yang baik. Kemampuan beliau dalam bidang politik sudah diakui oleh banyak orang. Nabi Muhammad Saw memimpin dengan bijak dengan berdasarkan Al qur’an dan As-sunnah sehingga kebijakan politiknya selalu menguntungkan semua kalangan tidak hanya kalangan tertentu saja. Keberhasilan Nabi Muhammad Saw di bidang politik ini tidak didapat secara instan tetapi melalui proses yang cukup panjang.

   

            Kegiatan politik Nabi Muhammad Saw lebih banyak dilakukan setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika di Mekah, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw banyak menemui kesulitan dalam pelaksanaannya. Rasulullah bahkan banyak mendapat intimidasi, ancaman, dan kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah dengan petunjuk dari Allah Swt pun memutuskan untuk melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Rasulullah berencana membuat kota Madinah menjadi pusat dakwah umat Islam.

  

            Ketika sampai di Madinah, Rasulullah segera melakukan langkah langkah politis. Salah satunya adalah mempersatukan kaum Muhajirin yaitu umat islam dari Mekah yang berhijrah bersama Rasulullah dengan kaum Anshar yaitu kaum dari Madinah yang bersedia menerima Rasulullah untuk menetap di Madinah. Rasulullah menganjurkan agar kaum Anshar mau membagikan harta miliknya kepada kaum Muhajirin agar bisa meringankan beban mereka. Rasulullah juga menyarankan agar kaum Muhajirin mengangkat saudara dari kaum Anshar begitu juga sebaliknya. Hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah agar masyarakat Madinah bisa menjadi bersatu dan saling bersaudara. Rasulullah ingin tidak ada kelompok masyarakat tertentu di dalam Madinah agar tidak menimbulkan suatu kecemburuan sosial. Islam pun mengajarkan bahwa semua manusia itu setara dan sama derajatnya di mata Allah Swt yang membedakannya hanya amalnya.

  

            Setelah sukses mempersatukan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, Rasulullah pun kemudian menggagas suatu kontrak politik antara kaum muslimin dengan kaum kaum lain yang ada di sekitar Madinah saat itu. Kontrak politik tersebut dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam itu sendiri  berisi tentang kebebasan iman, kebebasan pendapat, perlindungan atas negara, hak hidup, hak milik, dan pelarangan kejahatan. Piagam Madinah juga menjamin tentang adanya kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat Madinah. Piagam tersebut terbukti mampu membuat kehidupan sosial di Madinah berjalan lancar dan tidak terlihat adanya perbedaan agama atau apapun di masyarakatnya. Dapat dilihat juga bahwa Rasulullah menyebarkan dakwah Islam tidak melalui pemaksaan tetapi secara damai. Rasulullah menerima siapa saja yang ingin masuk Islam secara sukarela.

  

            Rasulullah Saw juga merupakan yang pertama kali memperkenalkan sistem pendapatan dan pembelanjaan pemerintah di daerah jazirah Arab. Rasulullah mendirikan lembaga kekayaan masyarakat di Madinah untuk mengelola dan mengatur pendapatan Madinah. Lima pendapatan utama Madinah saat itu adalah zakat,jizyah (pajak perorangan), Kharaj (pajak tanah), Ghanimah (hasil rampasan perang) dan al-Fay (hasil tanah negara). Kesemuanya dikelola secara teratur dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum masyarakat.

 

Semoga kesuksesan pemerintahan Nabi Muhammad Saw bisa dicontoh oleh para pemimpin kita. Tidak ada lagi omong kosong dan janji janji. Yang ada adalah prestasi dan hasil yang maksimal sehingga kita bangsa Indonesia bisa menjadi negara maju dan dihormati oleh bangsa lain
  

Sumber Gambar: google.com